assalaamu’alaikum wr. wb.

Kata ‘mayoritas’ adalah suatu masalah besar bagi kehidupan modern, terutama karena ajaran demokrasi sudah dipertuhankan melebihi Tuhan itu sendiri.  Saya ingat bagaimana Akbar Tandjung dicerca oleh banyak orang (termasuk saya) ketika dalam sebuah diskusi politik menjelang Pemilu 1999 di GWW IPB ia berucap, “Suara rakyat adalah suara Tuhan.”  Atas nama mayoritas, manusia bisa saja merasa berhak mendikte Tuhan.

Saya juga ingat sebuah retorika yang diutarakan oleh Emha Ainun Najib yang kira-kira seperti begini, “Kita sering mendengar istilah ‘hak asasi manusia’ dan menuntut agar hak tersebut ditunaikan.  Sayangnya, kita jarang sekali menunaikan hak-hak Tuhan.”  Saya tidak selalu setuju dengan pendapat dan penafsiran Cak Nun, tapi saya setuju dengan kalimat tersebut, setidaknya dengan penafsiran saya sendiri.  Kalau hak-hak manusia saja sedemikian ngototnya kita perjuangkan, mengapa kita jarang bersikeras menunaikan hak-hak Allah?

Ada pula sharing pengalaman dari almarhum Ustadz Rahmat Abdullah (semoga Allah merahmati beliau).  Setelah pemilu 2004, untuk pertama kalinya beliau ‘mencicipi’ rasanya jadi anggota DPR, meskipun sudah berkali-kali beliau memohon agar jangan diberikan beban tanggung jawab seberat itu.  Pada suatu hari, ketika rapat sedang berlangsung, waktu shalat pun tiba.  Dengan sigap sang ustadz pun meminta agar rapat diberi waktu istirahat barang sebentar agar para anggota DPR yang Muslim dapat menunaikan ibadah shalat.  Dalam perjalanan menuju tempat shalat, beliau didekati oleh seorang rekan anggota DPR dari fraksi partai lain dan diberi ucapan selamat.  Mengapa?  Karena telah berani meminta waktu untuk shalat di tengah-tengah rapat.

Hal ini tentu sangat mengejutkan, karena yang memberi selamat itu adalah seorang ‘Kiai’ dari sebuah partai Islam lainnya.  Rupa-rupanya, selama ini, jika rapat DPR melewati waktu shalat, anggota DPR yang beragama Islam seringkali ‘malu-malu’ untuk minta waktu.  Karena selama ini tidak ada yang protes, maka mereka yang ingin shalat pun merasa dirinya minoritas, kecil, tidak punya suara, tidak punya hak, dan tidak bernyali untuk mengemukakan keinginannya.

Saya sudah seringkali mengemukakan fakta bahwa ‘banyak’ tidak ekivalen dengan ‘benar’.  Andaikata seluruh negeri doyan mabuk, tetap saja faktanya tidak akan berubah.  Mabuk tetaplah perbuatan yang merugikan, dan peradaban manusia tidak akan pernah diuntungkan dengan mabuk.  Demikian pula jika seluruh manusia berkomplot untuk menyembah berhala, tetap saja otoritas Allah SWT tidak akan berubah.  Keputusan Allah tidak akan berubah meski kebanyakan manusia ciptaan-Nya memilih jalan menuju neraka, dan bukan ke surga-Nya.  Kebenaran tidak akan berubah hanya karena lebih banyak orang yang menyukai kesesatan.  Seorang Muslim yang masih mampu berpikir logis tidak akan menggunakan jumlah pendukung sebagai legitimasi suatu tindakan.

Masalahnya lagi, kata ‘mayoritas’ itu sendiri seringkali digunakan dengan cara yang sangat tidak bertanggung jawab.  Jika George W. Bush dua kali menjabat kursi kepresidenan, apakah itu berarti mayoritas warga AS menyukai dia?  Ini adalah sebuah kesimpulan yang sangat terburu-buru!

Faktanya, golput di Indonesia jumlahnya cukup besar, apalagi di Amerika Serikat!  Sebenarnya warga AS sudah banyak yang apatis dengan urusan politik dan memutuskan untuk tidak mencoblos di Pemilu seumur hidup.  Dari sekian jumlah warga AS yang mau mencoblos itu, George W. Bush menang (anggaplah kemenangannya itu sah dan tidak dilatarbelakangi kelicikan).  Tapi apakah semua yang memilih Bush bisa dianggap 100% loyal dan mendukung Bush all the way?  Ini pun sebuah keputusan yang sangat terburu-buru!

Mari mengingat kembali masa ketika Gus Dur naik ke kursi kepresidenan RI.  Saat itu, lawannya hanyalah Megawati Soekarnoputri.  Maka, yang memilih Gus Dur bukan hanya golongan loyalis Gus Dur, melainkan juga orang-orang yang juga tidak suka padanya, namun lebih tidak suka lagi pada Mega.  Bukankah ini sebuah jawaban yang komprehensif?

Dalam politik memang tidak semua kondisi ideal bisa terpenuhi.  Dalam Pemilu 2004 yang lalu, PKS memilih Amien Rais karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.  Banyak suara dari intern PKS yang mengusulkan agar Hidayat Nur Wahid dimajukan saja sebagai Capres.  Tapi, tentu saja, tujuan akhirnya bukanlah kemenangan, jika kemenangan itu hanya memecah belah umat.  Karena itu, dukungan dialihkan kepada Amien Rais.  Setelah jagonya kalah di putaran pertama, ijtihad pun kembali dilakukan.  Maka dibuatlah sebuah keputusan yang mempertimbangkan berbagai manfaat dan mudharat-nya, lalu dukungan PKS pun dihibahkan kepada SBY.

Tapi salah besar kalau dianggap bahwa PKS, para kader dan simpatisannya adalah pendukung loyal SBY.  Semua ini hanyalah ijtihad politik.  Jika tidak bisa mencapai posisi ideal, setidaknya kita bergerak mendekati posisi tersebut.  Menurut sunnatullaah, semua peningkatan harus dilakukan secara gradual.  Tidaklah bijak jika kita memaksakan perubahan radikal kepada masyarakat.

Karena itu, jika sekarang SBY duduk di kursi RI-1, maka kita tidak boleh beranggapan bahwa ia mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat Indonesia.  Demikian pula George W. Bush bukanlah representasi dari mayoritas rakyat AS.  Yang lebih parahnya lagi bila kita mengadakan jajak pendapat dengan ruang lingkup yang sangat terbatas, lalu kita membuat kesimpulan ‘mayoritas warga Indonesia begini dan begitu’.  Untuk bicara mengenai mayoritas diperlukan penelaahan yang mendalam dan komprehensif.  Sayangnya, jaman sekarang banyak sekali orang yang memanfaatkan istilah ‘mayoritas’ tanpa paham betul maknanya.